Presiden Joko Widodo "Jokowi", sumber foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Pernyataan Presiden Joko Widodo "Jokowi" dinilai sering berubah seperti cuaca. Direktur Eksekutif Kantor Hukum Lokataru Haris Azhar mengatakan sudah ada agenda lain di lapangan meski Jokowi sudah menyatakan sudah tidak berminat untuk menjabat kembali.

"Ada yang tidak sinkron antara pernyataan Presiden dengan proses politik yang terjadi. Dia nanti mungkin akan menolak tapi akan tetap didaulat," kata Haris di acara Mata Najwa di Trans7, Rabu (17/3/2021).

Jokowi mewakili lembaga kepresidenan

Menurut Haris, Jokowi harus paham bahwa dirinya mewakili lembaga kepresidenan. Lembaga tersebut harus mampu diuji dan dipertarungkan.

“Harusnya dia memastikan, ada agenda sampai 2025, memastikan semua bisa berpartisipasi dalam pembangun-pembangunan,” ujarnya.

Fadjroel yakin pernyataan Jokowi bisa dipegang

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman membantah pernyataan Haris Azhar. Menurut dia, pernyataan Jokowi bisa dipertanggungjawabkan.

"Tidak benar itu. Kita pegang pernyataan Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Bukan spekulasi liar seperti yang dikatakan Haris Azhar," kata Fadjroel.

Jokowi akan mematuhi konstitusi

Presiden Joko Widodo "Jokowi" menegaskan tidak tertarik menjadi presiden yang menjabat selama tiga periode. Menurut Jokowi, pihaknya akan berpegang pada konstitusi, di mana masa kepresidenan hanya dua periode.

“Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat jadi presiden tiga periode,” kata Jokowi dalam keterangan pers yang diunggah di Channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi mengungkapkan, tidak ada niat untuk mengubah UUD 1945. Pasalnya, konstitusi telah menetapkan posisi presiden dan wakil presiden dalam Pasal 7 UUD 1945 untuk dua periode.

"Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," ujarnya.