“Perlambatan ini akan diterapkan pada 100 persen perangkat seluler dan 50 persen perangkat non-seluler,” kata Roskomnadzor, seperti dikutip situs The Guardian, Kamis 11 Maret 2021.

Negara, yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin, beberapa minggu lalu menuduh Twitter dan platform lain gagal menghapus konten ilegal, mendorong anak-anak untuk bergabung dalam protes anti-Kremlin. Konten ilegal tersebut mengandung unsur pornografi anak, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan menganjurkan anak untuk bunuh diri.

Politik dalam negeri Rusia akhir-akhir ini sedang memanas, beberapa waktu lalu muncul protes atas penangkapan kritikus pemerintah Alexei Navalny. Roskomnadzor mengatakan ada lebih dari 3.000 konten ilegal di Twitter yang tetap ada meski telah diminta untuk dihapus selama bertahun-tahun.

“Jika (Twitter) terus mengabaikan persyaratan dalam undang-undang, penegakan hukum akan terus berlanjut (hingga pemblokiran),” kata Roskomnadzor. Rusia menuntut lima platform media sosial, salah satunya Twitter, agar tidak menghapus konten yang mengundang anak-anak untuk berpartisipasi dalam protes ilegal.

Menanggapi tindakan Rusia, Twitter prihatin tentang dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan membantah platform tersebut mendukung perilaku ilegal. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mentolerir eksploitasi seksual terhadap anak-anak juga tidak mendukung bunuh diri dan melukai diri sendiri.

"Kami tetap berkomitmen untuk mengadvokasi Open Internet di seluruh dunia dan sangat prihatin tentang peningkatan upaya untuk memblokir dan memperlambat percakapan publik secara online," kata Twitter.