Dikutip dari GSM Arena, Selasa (16/3/2021), putusan ini tak lepas dari pandangan pengadilan negeri yang menyebutkan bahwa perusahaan sipil seperti Xiaomi merupakan ancaman langsung bagi keamanan nasional Amerika Serikat.

Selain itu, pengadilan menilai tidak ada bukti bahwa Xiaomi membagikan informasi kepada pemerintah China. Oleh karena itu, pengadilan memberikan putusan sela serta menerima gugatan yang diajukan oleh Xiaomi, menyebut putusan pemerintah AS tersebut sewenang-wenang dan berfluktuasi.

Sebagai informasi, Xiaomi langsung mengajukan gugatan tak lama setelah masuk dalam daftar hitam pemerintah AS. Perusahaan beralasan bahwa larangan investasi itu melanggar hukum dan inkonstitusional.

Selain itu, Xiaomi mengatakan bahwa larangan CCMC (daftar hitam) akan menyebabkan kerugian langsung dan tidak dapat diperbaiki, termasuk memutus akses ke pasar modal AS.

Pembatasan ini juga dinilai mengganggu hubungan bisnis dan akses perusahaan untuk memperluas bisnisnya, termasuk merusak goodwill antara mitra bisnis dan konsumen, baik di AS maupun di seluruh dunia.

Sebagai informasi, perusahaan yang masuk daftar hitam tunduk pada perintah eksekutif Donald Trump yang berlaku mulai November 2020.

Perintah eksekutif ini melarang orang Amerika berdagang dan berinvestasi di perusahaan yang terdaftar.